Pemerintah akan Membentuk tim Gabungan untuk menyelidiki Pembunuhan di Papua

Sumber: Jakarta post

Oleh : Moch. Fiqih Prawira Adjie

Pemerintah akan membentuk tim gabungan yang melibatkan pejabat dan anggota masyarakat untuk menyelidiki pembunuhan baru-baru ini di Kabupaten Intan Jaya Papua, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pada hari Kamis.

Mahfud menambahkan, tim tersebut terdiri dari pejabat pemerintah, akademisi serta tokoh agama, masyarakat, dan adat. Hasil temuan tim akan dilaporkan kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo melalui Menko.

“Pemerintah akan membentuk tim investigasi gabungan yang bisa lebih obyektif dalam menelusuri [pembunuhan], agar tidak menimbulkan kontroversi,” kata Mahfud dalam jumpa pers, Kamis.

Kabupaten Intan Jaya yg di dalam garis merah

Dalam beberapa minggu terakhir, pihak berwenang dan pers telah melaporkan beberapa pembunuhan di kabupaten tersebut. Mahfud membenarkan tewasnya seorang pendeta , satu warga sipil, dan dua personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) , dengan alasan ada kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) menuduh pendeta yang terbunuh, Yeremia Zanambani, dibunuh oleh seorang prajurit TNI. Militer membantahnya.

Mahfud juga meminta polisi terus mengusut kasus tersebut. “Kami telah memerintahkan polisi untuk terus mengungkap kasus-kasus ini secara profesional mengikuti hukum yang berlaku.”

Mahfud juga mengomentari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini, di mana Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman mengatakan bahwa Jakarta telah selektif dalam menangani dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat, sementara pelanggaran terus berlanjut di wilayah paling timur negara itu.

Mahfud mengatakan kegigihan Vanuatu dengan klaim tersebut “tidak lagi menarik”, mengklaim bahwa tuduhan serupa dari negara lain telah menurun sejak 2016.

“Untuk Indonesia, Vanuatu sedang mengada-ada. […] Vanuatu bukan orang Papua dan tidak mewakili rakyat Papua, karena Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua, ”katanya seraya menambahkan bahwa pemerintah akan melanjutkan upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Papua.

Di Sidang Umum PBB, sekretaris kedua pada misi Indonesia untuk PBB, Silvany Austin Pasaribu, mengatakan negara harus menghormati kedaulatan negara lain dan prinsip non-interferensi dalam urusan dalam negeri, mengutip piagam PBB.

Namun, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan bahwa masalah pelanggaran HAM adalah urusan universal. Dia menambahkan, banyaknya pembunuhan di luar hukum di Papua masih menggambarkan gambaran suram perlindungan hak asasi manusia di wilayah tersebut, dengan mencatat lima kematian di luar hukum dalam tiga bulan sebelumnya saja.“Tidak ada kasus pembunuhan di luar hukum yang diselesaikan sepenuhnya. Ini tugas Indonesia, ”kata Usman dalam keterangannya, Rabu. “Jika Indonesia tetap setia pada komitmen hak asasi manusianya, tidak akan ada pertanyaan kritis dari mana pun, dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau dari negara lain, seperti Vanuatu.”

SUMBER : https://www.thejakartapost.com/amp/news/2020/10/01/govt-to-establish-joint-team-to-probe-recent-killings-in-papua.html

Share it
HMS FAKFAK

HMS FAKFAK

Your Comment