18 Perkara Korupsi di Papua

Kasus korupsi masih marak terjadi di Papua hingga pertengahan tahun ini. Total 18 kasus yang ditangani Polda Papua dengan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.

Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua menangani 18 perkara dugaan korupsi selama tujuh bulan terakhir. Total kerugian negara dari semua kasus ini mencapai Rp 34,7 miliar.

Hal ini disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Komisaris Besar Ricko Taruna Mauruh saat ditemui di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (6/8/2020).

korupsi papua
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Kombes Ricko Taruna Mauruh saat ditemui di Jayapura, Kamis (6/8/2020).

Ricko memaparkan, empat kasus yang telah berstatus P21 atau berkas perkaranya telah lengkap. Ada empat tersangka dalam setiap kasus tersebut. Empat tersangka ini terdiri dari 1 wiraswasta, 1 anggota Polri, dan 2 aparatur sipil negara.

Adapun dari total kerugian mencapai Rp 34 miliar. Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua berhasil menyelamatkan uang negara Rp 9,2 miliar saat penyelidikan dan Rp Rp 1,1 miliar dalam tahap penyidikan.

Salah satu dari empat kasus yang berstatus P21 adalah dugaan penyalahgunaan anggaran proyek pembangunan fasilitas talut di Kabupaten Waropen tahun 2017. Nilai anggaran dalam proyek ini Rp 14 miliar.

Dalam kasus ini negara dirugikan karena tidak adanya pembangunan fasilitas yang mencegah abrasi tersebut. Padahal, pemerintah telah mengucurkan seluruh anggaran untuk proyek ini.

korupsi waropen
Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Peduli Pembangunan Kabupaten Waropen di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua, Kota Jayapura, Kamis (9/7/2020). Mereka menuntut penahanan Bupati Waropen Yermias Bisai yang menjadi tersangka kasus gratifikasi Rp 19 miliar.

”Salah satu tersangka dalam kasus pembangunan fasilitas talud di Waropen berinisial JS belum mengikuti pemeriksaan hingga kini. Kami telah menetapkan dirinya masuk dalam daftar pencarian orang,” kata Ricko.

Kasus lain berupa penyalahgunaan gaji pegawai dan penyediaan fasilitas yang tidak sesuai spesifikasi dan tidak dilaksanakan suatu proyek pembangunan infrastruktur hingga tuntas walaupun anggarannya telah dicairkan seluruhnya.

”Kami menargetkan seluruh kasus korupsi yang ditangani Polda Papua dapat memasuki tahap P21 dan telah diserahkan ke kejaksaan sebelum akhir tahun ini,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh polres di wilayah Papua juga aktif menangani kasus korupsi. Dari data hingga Agustus ini, ada 65 berkas perkara dengan kerugian negara mencapai Rp 78,5 miliar.

anton raharusun
Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Papua Anthon Raharusun

”Penyelamatan uang negara dari seluruh kasus korupsi yang ditangani Polres mencapai Rp 384 juta dalam penyelidikan dan Rp 2,2 miliar dalam tahapan penyidikan,” tambahnya.

Pengamat hukum sekaligus Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Papua Anthon Raharusun berpendapat, kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena berdampak besar bagi pelayanan publik untuk masyarakat, khususnya di Papua.

”Penanganan kasus korupsi di Papua juga harus luar biasa. Para pelaku harus mendapatkan sanksi pidana tegas agar memberikan efek jera,” ucap Anthon.

Oleh FABIO MARIA LOPES COSTA

Kompas.id 6 agustus 2020

Share it
HMS FAKFAK

HMS FAKFAK

Your Comment