95 orang di 65 kasus merupakan korban pembunuhan di luar hukum oleh aparat di Papua

Pagi hari di tanggal 8 Desember 2014, ratusan demonstran Papua berkumpul di dekat markas militer dan kantor polisi setempat di kota Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Demonstrasi tersebut merupakan respon atas dugaan pemukulan 11 remaja Papua oleh anggota militer sehari sebelumnya. Ketika demonstran melempari batu dan potongan kayu ke gedung, aparat keamanan melepaskan tembakan ke arah kerumunan, menewaskan empat orang. Setidaknya 11 orang lain mengalami cedera akibat peluru atau bayonet.

Kejadian di atas adalah salah satu kasus pelanggaran HAM di Papua yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya,

Amnesty International menemukan bahwa 95 orang di 65 kasus merupakan korban pembunuhan di luar hukum oleh aparat kepolisan dan militer di Papua. Tidak ada penanggungjawaban dari pembunuhan-pembunuhan tersebut karena tidak adanya penyelidikan independen. Hak atas hidup merupakan prinsip HAM mendasar dan aparat keamanan telah melanggarnya dengan kecepatan hampir sebulan sekali. Tanpa perubahan drastis, sulit untuk melihat akhir dari situasi ini.

Sebagian besar kasus pembunuhan di luar hukum berlangsung di luar konteks non-politik. Banyak yang terjadi saat aparat keamanan berusaha untuk menangani protes damai, gangguan publik, atau menangkap tersangka.

Kongres Rakyat Papua III sesaat sebelum ricuh di Lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura, Jayapura, Papua, Rabu, 19 Oktober 2011. [TEMPO/STR/Jerry Omona; JOM2011101904]

Namun, kami juga menemukan beberapa kasus dimana aparat keamanan melakukan pembunuhan di luar hukum di beberapa situasi yang berbau politik. Kasus-kasus ini berhubungan dengan protes politik yang dilakukan dengan damai, terutama saat pelaksanaan pengibaran bendera atau perkumpulan agama telah menarik banyak orang, termasuk aktivis pro-kemerdekaan Papua.

Video dan laporan di bawah ini disusun oleh Amnesty International selama dua tahun—sejak tahun 2016—dan merupakan analisa komprehensif mengenai pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua, Indonesia, selama delapan tahun terakhir, sejak Januari 2010 sampai Februari 2018

Laporan Amnesty Internasional tentang pepmbunuhan dan impunitas di Papua (file pdf)

KRONOLOGY PELANGGARAN HAM DI PAPUA

Sumber : Amnesty.id

Share it
HMS FAKFAK

HMS FAKFAK

Your Comment