Proses Hukum Yang Transparan diperlukan untuk Menyelesaikan Kekerasan di Papua

Sumber : Kompas.id 15 April 2020

Rentetan kekerasan yang terjadi di Papua beberapa hari terakhir harus diselesaikan secara hukum. Tim gabungan TNI-Polri diperlukan untuk mengusut kekerasan yang terjadi agar proses hukum bisa berjalan.

”Untuk peristiwa di Kosanaweja, Mamberamo Raya, kami berpandangan, tim gabungan Polri dan TNI harus mengungkap dan mempertanggungjawabkan peristiwa itu dengan melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara), penyelidikan, dan penyidikan,” kata Koordinator Sub-Kom Pemajuan Hak Asasi Manusia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara, Rabu (15/4/2020).

pangdam papua
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab menyampaikan permintaan maaf kepada Polri dan ketiga anggota Polres Mamberamo Raya yang meninggal di Pangkalan Udara Silas Papare, Jayapura, Senin (13/4/2020). Tiga anggota Polres Mamberamo Raya dan dua rekannya tertembak setelah terjadi kesalahpahaman dengan oknum anggota TNI Yonif 755 Yalet di daerah Kasonaweja, Minggu (12/4/2020).

Ia menggarisbawahi, seluruh proses harus dibuat terbuka dengan tujuan agar publik, terutama di Papua, percaya pada proses hukum yang dijalankan.

Dalam beberapa hari ini terjadi peristiwa kekerasan bersenjata di Papua. Pertama di Kosanaweja, Mamberamo Raya, tiga anggota polisi dari Polres Mambra tewas karena ditembak anggota TNI Yonif 755 yang bertugas di Pos Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di Mambra. Kedua, tewasnya dua remaja karena ditembak oleh anggota TNI yang berpatroli di sekitar area Freeport di Mile 34 Timika. Anggota TNI yang berpatroli menduga kedua remaja itu anggota OPM. Dugaan TNI itu dibantah oleh keluarga korban. Ketiga, tewasnya seorang karyawan Freeport yang diduga ditembak oleh kelompok bersenjata, beberapa hari lalu.

”Siklus kekerasan di Papua harus diputus dan dihentikan. Oleh karena itu, Presiden tidak boleh mendiamkan begitu saja kejadian kekerasan yang berulang tersebut di Papua,” ujar Beka.

korban timika
Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab bersama Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw melihat salah satu warga yang menjadi korban penembakan oleh aparat keamanan di Kabupaten Mimika pada Selasa (14/4/2020).

Koordinator Sub-Kom Penegakan HAM Komnas HAM Amiruddin al Rahab mengatakan, untuk peristiwa di Timika juga diperlukan tim gabungan dari Mabes TNI dan Polri untuk mengungkap peristiwa penembakan tersebut. ”Harus diketahui, mengapa TNI bisa salah mengidentifikasi obyek sasaran operasi dan memproses secara hukum semua anggota TNI yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut,” katanya.

Komnas HAM memandang, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis bisa dan mampu menyelesaikan serta mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa-peristiwa itu. Langkah pengusutan oleh TNI dan Polri secara hukum adalah langkah yang paling efektif. Kepercayaan dan dukungan perlu diberikan kepada Kapolri dan Panglima TNI.

Sementara itu, Panglima TNI dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, pagi tadi,  mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh tim gabungan TNI-Polri di Papua.

Amiruddin mengatakan perlunya evaluasi dari peristiwa Mambra dan Timika. Operasi Pengamanan Daerah Rawan TNI telah berjalan lama di Papua.

Presiden Joko Widodo perlu memerintahkan Menteri Pertahanan (Menhan) dan Panglima TNI melakukan evaluasi menyeluruh atas operasi tersebut.

Evaluasi diperlukan agar proses penegakan hukum dan upaya untuk meminimalkan gangguan keamanan bisa lebih efektif dan tepat sasaran, serta untuk mencegah terjadinya korban jiwa di pihak mana pun serta melindungi dan menegakkan hak asasi manusia.

Editor: Antonius Ponco Anggoro, Pewarta : EDNA C PATTISINA

Share it
HMS FAKFAK

HMS FAKFAK

Your Comment