Jangan Jual Tanah di Sekitar Mega Proyek

“Masyarakat Hidup dengan mengelola tanah atau dusun mereka, bukan hidup dari hasil jual tanah .” pernyataan ini pernah disampaikan oleh Alm Uskup Timika John Saklil untuk masyarakat komoro di daerah Timika karena banyak yang menjual tanah mereka kepada pengusaha atau orang dari luar Papua.

Masalah penjualan tanah oleh masyarakat sekarang ini juga terjadi di daerah Tanimbar, khususnya di dekat Mega Proyek LNG Blok Masela

Lokasi Pembangunan Mega Proyek Blok Masela yang berada di Pulau Nustual, Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar. Banyak lahan di sekitar lokasi itu sudah dikapling oleh para spekulan tanah dan pengusaha.

Di lokasi calon kawasan industri baru itu belum ada penetapan standar harga tanah sehingga warga menjual lahannya dengan harga murah.

Wilayah Tanimbar Selatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang menjadi lokasi pembangunan pelabuhan gas alam cair (LNG) Blok Masela. Foto diambil Jumat (20/3/2020).

Agustinus Lerebulan, Penjabat Kepala Desa Lermatang, mengatakan, para pembeli langsung datang menemui pemilik lahan dan melakukan tawar-menawar. Ada pula yang membeli lewat perantara.

”Kami tidak tahu persis bagaimana mereka bertransaksi. Kalau mengenai lahan itu urusan pribadi pemiliknya. Mau dijual berapa pun itu urusan dia. Pemerintah desa tidak berani intervensi,” katanya lewat telepon, Senin (23/3/2020).

Warga desa yang kebanyakan berasal dari kalangan ekonomi lemah dengan beban hidup di kepulauan yang tinggi melihat penawaran pembelian lahan sebagai peluang untuk mendapatkan uang. Harga tanah dijual paling murah Rp 10.000 per meter persegi. Tidak ada standar harga sehingga terjadi tawar-menawar secara bebas.

”Uang itu digunakan untuk membiayai kebutuhan, ongkos pendidikan anak, bangun rumah, dan beli kendaraan bermotor,” katanya.

Frengky Limber, anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, menyesalkan praktik penjualan lahan dengan harga murah itu. Jauh hari sebelumnya, setelah Presiden Joko Widodo memutuskan pembangunan kilang di darat pada Maret 2016, pihaknya sudah mengingatkan pemerintah agar mendampingi masyarakat yang tanahnya diincar spekulan.

”Waktu itu kami minta agar tanah masyarakat cukup dikontrakkan saja ataupun kalau dijual harganya yang wajar. Para pebisnis itu membeli dengan harga Rp 10.000 per meter persegi, kemudian akan dijual dengan harga ratusan ribu per meter persegi,” kata Frengky, anggota Fraksi PDI-P yang juga berlatar belakang pengusaha.

Dihubungi terpisah, Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon mengaku telah mengimbau warga agar tidak menjual lahannya dengan harga murah. ”Masyarakat ini kita sudah imbau, tapi ada yang menjual lahannya,” ujarnya.

Ada pengusaha yang menginca pulau

Sebelum Pulau Nustual ditetapkan sebagai tempat pembangunan pelabuhan kilang LNG Blok Masela, pada Juli 2019 seorang pengusaha hendak membeli pulau dari masyarakat adat. Namun, Petrus membatalkan pembelian itu. Lahan di pulau tersebut seluas lebih kurang 27 hektar.

Peta blok Masela

Gubernur Maluku Murad Ismail pada 14 Februari 2020 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 96 Tahun 2020 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan kilang gas alam cair Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Pulau Nustual. Disebutkan, tahap pengadaan lahan berlangsung selama delapan bulan dengan jangka waktu pembangunan pelabuhan LNG lebih kurang 58 bulan.

Sementara Lapangan Abadi pada Blok Masela ditemukan pada 1998 dengan cadangan gas terbukti 18,5 triliun kaki kubik (TFC). Direncanakan berproduksi tahun 2027, Blok Masela bakal menghasilkan gas alam cair 9,5 juta ton per tahun dan gas alam 150 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Blok Masela dikelola Inpex Corporation asal Jepang dengan modal 19,8 miliar dollar AS atau setara Rp 267 triliun. Total penerimaan kotor dari Blok Masela akan mencapai 118,4 miliar dollar AS atau hampir Rp 1.600 triliun selama beroperasi (Kompas, 21/2/2020).

Share it
HMS FAKFAK

HMS FAKFAK

One thought on “Jangan Jual Tanah di Sekitar Mega Proyek

Your Comment