Investasi Hijau dan Pemberdayaan Petani Papua

Pada tanggal 27 Februari 2020 yang lalu, ada beberapa menteri yang berkunjung di Papua Barat, dan melakukan pertemuan di Kota Sorong. Salah satu topik yang dibicarakan adalah Investasi Hijau

Pemerintah mengundang sektor swasta untuk berpartisipasi dalam mempromosikan investasi hijau untuk memberdayakan petani di Papua dan Papua Barat dan untuk mengurangi ketergantungan kedua ekonomi provinsi pada perkebunan kelapa sawit dan kehutanan.

Menteri Koordinator Kelautan dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa setidaknya 24 perusahaan, termasuk perusahaan kopi Amerika Starbucks, telah menyatakan minatnya pada investasi hijau di wilayah paling barat negara itu.

hamparan hutan papua, view dari pesawar selama pejalanan Nabire ke Intan Jaya (doc HMS)

Pemerintah sedang mencari dana sekitar Rp 2,8 triliun (US $ 200 juta) untuk program investasi hijau melalui hibah sektor swasta dan investasi serta dana negara.

Program investasi ini bertujuan untuk membantu petani lokal membudidayakan tanaman komersial seperti kakao, kopi, pala, sagu dan alga serta mengembangkan ekowisata lokal. Sebanyak 60.000 keluarga di kedua provinsi diharapkan mendapat manfaat dari program ini.

“Kami tidak ingin orang-orang menyerbu hutan lagi, jadi kami telah moratorium pembangunan kehutanan. Tidak ada lagi perkebunan kelapa sawit di sini, yang sebagian besar dimiliki oleh perusahaan besar. Sebaliknya, kami ingin usaha kecil dan menengah berkembang, ”kata Luhut kepada wartawan pada 27 Februari di Sorong, Papua Barat, setelah pertemuan yang melibatkan eksekutif swasta dan pejabat lokal.

Menurut data Kementerian Pertanian, 125.606 hektar perkebunan kelapa sawit ada di Papua dan 97.459 ha perkebunan kelapa sawit di Papua Barat pada tahun 2019.

Kondisi hutan di dekat pemukiman kota Nabire (hms doc)

Program investasi hijau bertujuan tidak hanya untuk memberdayakan masyarakat lokal, tetapi juga untuk melindungi hutan provinsi, karena investasi harus ditempatkan di luar kawasan berhutan.

“Pemerintah Papua Barat berkomitmen untuk mempertahankan 70 persen tutupan hutan. Ini adalah panduan penting untuk pembangunan berkelanjutan, ”kata Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Dominggus mengatakan bahwa perikanan, ekowisata dan sektor ekonomi berbasis lahan lainnya di Papua Barat hanya tumbuh 2,87 persen pada 2018.

“Sektor-sektor ini memiliki potensi pengembangan yang cukup solid untuk meningkatkan pendapatan provinsi, tetapi kami hanya dapat mengembangkan sekitar 22,3 persen dari 7 juta hektar lahan pertanian kami,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan bahwa investasi hijau sudah ada di Papua, karena penduduk asli telah menanam tanaman komersial sejak zaman Belanda.

“Ternyata kami telah mempraktikkan investasi hijau sejak lama, seperti menanam kakao, pala, kopi dan vanila. Kami sudah melakukan semua ini, sekarang kami hanya perlu meningkatkannya sebagai bisnis yang berorientasi ekspor, ”kata Klemen.

Direktur program Sustainable Trade Initiative Zakki Hakim mengatakan pada bahwa orang Papua harus mengembangkan komoditas alternatif dan meningkatkannya sebelum pindah dari kelapa sawit. “Masalahnya adalah volumenya saat ini masih terlalu kecil,” katanya, seraya menambahkan bahwa ada permintaan eksternal untuk komoditas Papua, tetapi ini sulit dipenuhi karena masalah transportasi. Karena jaringan jalan yang terbatas di Papua, transportasi antar pusat kota umumnya bergantung pada pesawat. Dengan demikian petani kecil di pedalaman sulit untuk mengangkut hasil panen mereka ke kota-kota untuk pengiriman ke tujuan di luar Papua.

Arial view Siboru Fakfak – Papua Barat )doc hms)

Zakki mengatakan pemerintah daerah perlu mencari model bisnis yang sesuai dan mengembangkan proyek percontohan yang dapat direplikasi dalam skala besar.

Sementara itu, Paul Polman, pendiri konsultasi keberlanjutan IMAGINE, mengatakan bahwa investasi hijau harus diarahkan untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat lokal, melindungi alam dan mengembangkan industri yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

“Mencari model ekonomi akan memakan waktu, itu sebabnya perlu 10 tahun untuk mengembangkan program,” katanya.

Polman menambahkan bahwa meskipun perubahan gubernur juga bisa berarti perubahan kebijakan, tujuan jangka panjang dari program investasi hijau dapat dipertahankan jika program dan tujuannya dirumuskan dan didokumentasikan dengan baik.

Sementara itu, beberapa perusahaan telah menyatakan minatnya pada program ini, tetapi mengatakan bahwa mereka membutuhkan jaminan bahwa pemerintah daerah akan memonitor secara ketat budidaya sehingga pertanian akan menghasilkan panen yang baik.

Wakil presiden OLAM Indonesia Vijay Karunakaran mengatakan bahwa perusahaan akan berada di belakang program jika dapat meningkatkan produktivitas daerah.

“Setiap program di Indonesia yang dapat meningkatkan produktivitas, kami akan mendukungnya,” kata Karunakaran.

Sementara itu, Panut Hadisiswoyo, direktur pusat pengadaan di perusahaan kosmetik buatan tangan LUSH Indonesia, juga mengatakan pada acara Kamis bahwa perusahaan menggunakan bahan baku yang diproduksi oleh perkebunan milik masyarakat, tetapi tidak semua perkebunan dapat memenuhi standar perusahaan.

“LUSH tidak ingin mengambil bahannya dari [hanya] di mana saja,” katanya, menekankan bahwa pemasok perusahaan tidak boleh berkontribusi terhadap deforestasi.

Panut menambahkan bahwa LUSH akan menggunakan bahan baku dari Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat, jika pemerintah daerah dapat memastikan kepastian pasokan dan bahwa bahan tersebut tidak berasal dari hutan lindung.

Sumber Jakartapost.com

Share it
HMS FAKFAK

HMS FAKFAK

One thought on “Investasi Hijau dan Pemberdayaan Petani Papua

Your Comment