Terjerat Hutang Pinjaman Online

Dalam dua tahun terakhir, bisnis teknologi finansial ilegal marak bermunculan di Tanah Air. Lewat aplikasi maupun situs, mereka menawarkan proses cepat pencairan pinjaman tunai dengan menyasar masyarakat yang minim pengetahuan keuangan digital. Jebakan massal sarat risiko pun menanti.

Hingga akhir April 2019, Satuan Tugas Waspada Investasi telah memblokir 947 entitas teknologi finansial berjenis pinjaman antarpihak (peer to peer lending) tak berizin. Dari jumlah yang ditutup, 404 entitas di antaranya diblokir pada Juli hingga Desember 2018 dan 543 entitas ditutup pada periode Januari hingga April tahun ini.

Perusahaan tekfin dikatakan ilegal jika tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Merujuk Peraturan OJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Umum Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, perusahaan penyelenggara wajib mengajukan perizinan ke OJK untuk bisa menjalankan usahanya. Adapun syarat-syarat perizinan yang harus dipenuhi adalah akta pendirian badan hukum, daftar kepemilikan, data pemegang saham, dan data direksi dan komisaris.

Meskipun sudah hampir seribu yang diblokir, aplikasi tekfin ilegal tetap banyak yang masih beroperasi. Tekfin ilegal jenis pinjaman antarpihak atau pinjaman daring umumnya gencar berpromosi melalui pesan singkat yang dikirimkan ke telepon seluler atau bahkan ke media sosial warga secara acak. Mereka mengiming-imingi proses singkat dengan mencantumkan alamat tautan aplikasi.

Tanpa bertatap muka dan proses berbelit, pelaku usaha tekfin digital seolah bermurah hati mempercepat pencairan dana pinjaman tunai. Namun, di balik kemudahan tersebut, risiko besar seperti bunga pinjaman yang mencekik dan intimidasi harus dialami nasabah.

Dari sejumlah aplikasi pinjaman daring ilegal yang ditelusuri Kompas, usaha tersebut menawarkan dana pinjaman dengan bunga 1-2 persen per hari atau 30-60 persen per bulan..! Sebagai perbandingan, bunga dari aplikasi tekfin resmi maksimal 0,8 persen per hari sedangkan bunga perbankan berkisar 12 persen per tahun atau hanya 1 persen per bulan.

Data pribadi
Selain mengeruk keuntungan dari pengembalian pinjaman dengan bunga tinggi, data pribadi juga menjadi ceruk pendapatan lain bagi pebisnis tekfin ilegal. Data pribadi dipakai penagih utang untuk mengintimidasi nasabah agar melunasi utang sekaligus dapat dimonetisasi untuk ditawarkan kepada investor tekfin lain, e-dagang, dan perusahaan data raksasa.

Data pribadi menjadi salah satu alasan perusahaan tekfin ini beroperasi. Perangkap massal data pribadi ini dimulai saat nasabah mengunduh dan mulai masuk ke aplikasi atau situs tekfin ilegal untuk mengajukan pinjaman. Transaksi melalui aplikasi bisa dilanjutkan jika nasabah mengizinkan pelaku usaha pinjaman daring mengakses seluruh data pribadi di telepon seluler.

Sejauh ini, penyerobotan data pribadi nasabah dilakukan tekfin ilegal. Mereka turut mengakses hampir seluruh data di telepon seluler, termasuk kontak nasabah. Padahal, mengakses kontak nasabah, kata Tongam, sangat tidak dibenarkan karena tidak berkaitan dengan proses peminjaman dan rentan disalahgunakan. “Ada kemungkinan perusahaan tekfin bisa mengeruk keuntungan lain dari data kontak yang mereka akses,” ucap Tongam, saat ditemui, di kantor Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, pertengahan April.

Direktur Perizinan Pengaturan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan Hendrikus Passagi mengakui, di dalam industri digital jamak ditemui praktik pencurian data untuk kepentingan data raksasa. Beberapa pelaku e-dagang, katanya, memang benar-benar menjalankan bisnis jual-beli barang. Namun, di balik itu, mereka juga menghimpun sebanyak-banyaknya data pribadi pengguna layanan.

Untuk itulah publik harus segera disadarkan untuk sangat berhati-hati ketika menggunakan layanan daring. Publik mesti memastikan data-data mereka tidak berpindah tangan ke pihak lain kemudian disalahgunakan.i

“Data raksasa itulah yang di kemudian hari nilainya bisa sangat mahal. Itu menjelaskan mengapa ada perusahaan e-dagang yang secara cash flow merugi, tapi investor tetap mau berinvestasi di sana,” katanya.

Berita ini bisa di downlad versi cetak kompas di link berikut

Jerat masal tekfin ilegal 1

Jerat masal tekfin ilegal 2

Sumber : Kompas.id

Share it

HMS FAKFAK

Your Comment