REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN NOMOR 32 TAHUN 2002

Sumber : majalah tempo online-20 Mei 2011
JAKARTA — Komisi Penyiaran Indonesia mengusulkan tiga substansi utama dalam pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Tiga substansi itu adalah soal kelembagaan KPI, pengaturan siaran, serta pengaturan infrastruktur. “Kami tak berorientasi menjadi superbody,” kata Ketua KPI Dadang Rahmat seusai rapat dengar pendapat
dengan Komisi Pertahanan dan Informasi Dewan Perwakilan Rakyat di gedung DPR, Jakarta, kemarin. “KPI hanya ingin saling memperkuat satu sama lain.” Ia menjelaskan, KPI ingin mendorong lembaga penyiaran menjadi lebih sehat, baik visi maupun misinya. Itu sebabnya, kedudukan KPI terhadap pemerintah harus jelas. “Apa saja kewenangan KPI dan pemerintah.” Dadang mencontohkan, jika pengaturan frekuensi tetap wewenang pemerintah, bisa saja pengawasan di tangan KPI. “Perizinan harus dipertegas di wilayah siapa.” Mengenai pengaturan siaran, KPI meminta diberi wewenang membuat aturan tentang isi siaran, termasuk sanksi untuk lembaga penyiaran yang melanggar aturan. Adapun soal pengaturan infrastruktur, Dadang antara lain menanyakan seperti apa monopoli penguasaan penyiaran dan batas kepemilikan lembaga penyiaran.


Ketua Komisi Pertahanan dan Informasi Mahfudz Siddiq memastikan usulan KPI menjadi masukan dalam pembahasan rancangan undang-undang. Eksistensi KPI, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, adalah bagian dari proses mendesain delegasi tugas negara ke ranah publik.
Setelah hampir delapan tahun UndangUndang Penyiaran diterapkan, muncul gagasan untuk memperkuat sektor penyiaran. “Akan kami pertimbangkan,”ujarnya.
Rapat di gedung DPR juga dihadiri oleh beberapa perwakilan KPI daerah.Ketua KPI Daerah Jawa Barat M. Zen mengeluhkan kedudukan komisioner dan lembaga. Dalam revisi mesti dijelaskan para komisioner akan menjadi pejabat pemerintah atau pejabat negara.“Kami ini pejabat bukan, pegawai bukan. Jadilah kami ini yang bukan-bukan,”ucapnya dalam rapat. Ia juga mengusulkan KPI menjadi lembaga negara pokok, bukan lembaga negara penunjang seperti sekarang. Perwakilan KPI Daerah Nusa Tenggara Timur, Mutiara, ingin agar anggaran KPI daerah dari anggaran daerah karena KPI pusat didanai dari anggaran negara. Adapun anggota KPI Daerah Kepulauan Riau, Desliana Dwita, mengusulkan masa kerja komisioner diperpanjang. “Masa jabatan cuma tiga tahun sangat pendek untuk kami berkarya,” tutur Desliana. Anggota Komisi Pertahanan dan Informasi, Tantowi Yahya, mengatakan DPR berniat memperkuat KPI. “Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,”ujar politikus Partai Golkar ini

Share it

HMS FAKFAK

0 thoughts on “REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN NOMOR 32 TAHUN 2002

  1. selamat berkarya para bagi bangsa, jadikan KPI lembaga otonom,, tanpa intervensi dari pihak manapun,,

Your Comment