Logistik Illegal untuk Pilkada Fakfak

Logistik Illegal untuk Pilkada Fakfak

Puluhan paket logistic Pilkada Fakfak diduga illegal. Pasalnya, di antara logistic ini terdapat Kertas Suara yang boleh diadakan setelah penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ketua KPU Kab. Fakfak, Markus Krispul, menjelaskan pengadaan logisitik Pilkada dilakukan atas permintaan KPU Fakfak dengan memperhatikan tahapan proses penyelenggaraan. Karena itu, pengadaan Kertas Suara dilakukan setelah DPT ditetapkan.

ā€œDPT belum ditetapkan oleh KPU Kab. Fakfak, surat suaranya sudah ada, artinya sudah sangat jelas bertentangan dengan prosedur pengadaan logistik Pilkada dalam Peraturan KPU No. 66 Tahun 2009,ā€ demikian disampaikan Krispul di ruang kerjanya.

Menilik Peratuan KPU No. 66 Tahun 2009, pencetakan dilakukan di bawah pengawas KPU atau dengan kata lain KPUmenempatkan petugas di tempat pencetakan. Selain KPU, Panwaslu juga harus berada di tempat pada saat pencetakan itu.

Selain itu, proses distribusi dari tempat pencetakan sampai di tujuan yakni Kantor KPU Fakfak harus di bawah pengawasan.

Dengan demikian, menurut Krispul, Surat Suara sedemikian banyaknya itu tidak dapat digunakan dalam Pilkada nanti.

Saat ini, logistic sejumlah 99 paket dalam kantong PT. Pos Indonesia ini diamankan di ruang rapat KPU Kab. Fakfak. Belum dapat dipastikan jumlah banyaknya kertas suara dalam paket-paket ini.

Polisi masih menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dalam pengadaan logistic KPU Fakfak. Disampaikan Kapolres Fakfak, AKBP F. S. Napitupulu, S.IK, Polisi menunggu laporan Panwas Pilkada Fakfak untuk memproses lebih lanjut.

Sementara itu, Filep Wamafma, SH, M.Hum, Devisi Hukum KPU Provinsi Papua Barat, menyatakan KPU hanya berwenang memastikan kualitas Kertas Suara, namun pengadaan Kertas Suara ini tetap melanggar hukum karena tanpa sepengetahuan KPU.

Wamafma berharap Panwas Pilkada Fakfak dan aparat Polres Fakfak serius menyelidiki dugaan penyelewengan ini.

Logistik untuk Pilkada Fakfak ini telah tiba di Fakfak dalam sepekan lalu diangkut kapal laut milik PT. PELNI dari Sorong, sementara penetapan DPS menjadi DPT direncanakan hari ini, Selasa (31/08).

(Alex Tethool, Fakfak)

Share it

HMS FAKFAK

0 thoughts on “Logistik Illegal untuk Pilkada Fakfak

Your Comment